Zaki Permana's Blog

Articles, Poem, Download, and Others…

Konsep Dasar Politik Islam

Oleh: Zaki Permana

politik-islam

“Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan [memerintahkan engkau] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya engkau menetapkan dengan adil..” [al-Nisa: 58]

Menyebut kata politik, niscaya terlintas di benak kita tentang perebutan kekuasaan, keculasan, kecurangan saling jegal dan segala predikat buruk—sekedar untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Semua bayangan itu, muncul karena memang budaya politik yang ditampakkan oleh para elite politik selama ini adalah seperti itu. Bagi masyarakat awam saat membincangkan politik, maka hanya terbayang tentang kampanye, partai politik, pemerintahan, Pemilu, kartu suara dan instrumen lainnya.

Sementara dalam Islam konsep politik adalah konsep yang menyeluruh, komprehensif, integral—serta bukan hanya masalah kekuasaan belaka. Islam memandang politik sebagai sebuah “cara” dan bukan “tujuan”. Konsep ini didasari oleh akidah yang kokoh dengan berpegang pada manhaj yang pernah ditempuh oleh Rasul, shahabat, dan para tabi’in.

Berpijak pada pengertian yang benar, maka politik (siyâsah) tidak akan lepas dari da’wah. Dua sisi mata uang ini jika salah satu dilepaskan maka koin tak lagi berharga. Antara politik dan dakwah—dalam kacamata Islam—akan selalu bergandeng. Dalam kaitannya dengan dakwah, siyâsah adalah sebagai alat (wasîlah). Makna da’wah secara bahasa adalah an tumîla al-sysyai-a ilaika (usahamu untuk mencenderungkan, mencondongkan atau menarik sesuatu kepadamu), sedangkan siyâsah adalah al-qiyâmu ‘ala al-sysyai-i bimâ yushlîhuhu (menangani sesuatu dengan cara-cara yang dapat memperbaiki sesuatu itu).

Sehingga hubungan antara siyâsah dan da’wah adalah hubungan antara cara dan sasaran (al-wasîlah wa al-hadaf). Disinilah muncul istilah siyâsah al-da’wah yang berarti al-istighlal ‘ala amtsal lajâmi’i mashâdir al-quwwah fi tahqiqi ahdaf al-da’wah (upaya pendayagunaan berbagai sumber kekuatan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan dakwah).

Dalam kerangka pandang ini, perjuangan Islam—dimaknai sebagai dakwah[1]—harus mengambil pola struktural. Karena alat pengambilan kebijakan berangkat dari logika politik. Terlebih mengingat pesan Imam ‘Ali ra, bahwa “kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.”

Konsep Dasar

Konsep pertama adalah mengenai imâmah (kepemimpinan). Pengangkatan pemimpin yang amanah dan ketaatan rakyat kepada pemimpin adalah konsep politik Islam yang pokok. Para ulama mengatakan bahwa al-Nisa: 58 di atas diturunkan untuk para pemimpin pemerintahan (waliyy al-amri), agar mereka menyampaikan amanat kepada ahlinya. Ayat berikutnya,

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari golonganmu! Kemudian jika engkau berselisih dalam masalah sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir! Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini ditujukan kepada rakyat agar taat kepada pemimpinnya dalam hal pembagian, putusan hukum, dsb. Kewajiban untuk taat kepada ulil amri itu gugur (tidak berlaku) bila mereka memerintahkan rakyatnya berbuat maksiat kepada Allah swt. Oleh karena itu, “tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada sang Pencipta (khâliq).”[2]

Konsep kedua adalah syûrâ (konsultasi) atau musyawarah. Allah berfirman di dalam al-Quran,

Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya. (Ali Imran: 159).

Konsep ini menuntun bagi sebuah proses pengambilan keputusan atau kebijakan dari seorang pemimpin dl menjalankan pemerintahannya. Syûrâ—di bawah akan saya komparasikan dengan konsep demokrasi—menjadi ruh yang sangat penting bagi partisipasi ummat dalam penentuan kebijakan.

Konsep ketiga mengenai ‘adalah (keadilan). Allah berfirman di dalam al-Quran,

Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan” [al-Nahl: 90].

Keadilan dan kesetimbangan (balance) dalam menentukan kebijakan merupakan prinsip yang dikedepankan dalam politik Islam. Sistem Islam mengedepankan keadilan dalam inti ajarannya.

Memasuki Sistem

Beberapa orang mengira, bahwa politik adalah sebuah aib. Terlibat kekuasaan merupakan cela. Dan tidak boleh seorang ‘ulama merangkap jabatan sebagai umarâ (birokrat). Dua posisi itu seakan kutub tak tergabungkan. Bagi sebagian kalangan kaum muslimin, parlemen menjadi mimbar haram untuk berdakwah, terlebih di negara-negara yang tidak memakai Islam sebagai sistem bernegara. Banyak penguasa zalim yang memegang posisi di negara itu. Dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin?

Jika merujuk pada khazanah klasik, kita menjumpai ijtihad yang menarik dari para ulama. Ibnu Taimiyah—yang digelari mujtahid muthlaq oleh para ulama—berkata,

Segala puji bagi Allah. Jika ia berusaha berbuat adil dan menyingkirkan kezaliman menurut kesanggupannya dan kekuasaan itu mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi orang-orang muslim daripada dipegang orang lain, ia diperbolehkan memegang kekuasaan itu dan dia tidak berdosa karenanya. Bahkan jabatan itu lebih baik daripada berada di tangan orang lain dan menjadi wajib jika tidak ada orang lain yang sanggup memegangnya.[3]

Ibnu Taimiyah menyarankan agar kaum muslimin berusaha masuk dalam sistem kekuasaan. Melalui mekanisme yang disepakati, baik itu penerapan demokrasi: pemilu, parlemen, dsb. Sehingga kekuasaan ada di tangan. Dalam kondisi yang sangat mendesak, dimana tidak ada di antara kaum muslimin yang mampu duduk di pemerintahan, terdapat pandangan dari Imam Izzudin bin Abdus Salam,

Jika orang kafir menjadi pemimpin suatu wilayah yang luas, lalu mereka melimpahkan kekuasaan kepada orang yang dapat mendatangkan maslahat bagi orang-orang mukmin secara umum, keadaan itu dapat dijalankan karena mendatangkan maslahat secara umum dan menyingkirkan mafsadat—sekalipun jauh dari rahmat syariat—karena memang orang yang memiliki kesempurnaan dan layak diserahi kekuasaan itu tidak ada.[4]

Mengaca Sejarah

Bagaimana aplikasi politik Islam dalam sejarah—atau lebih tepatnya—sistem politik Islam seperti apa yang telah dipraktekkan dalam rentangan sejarah? Islam telah berusia 14 abad lebih, selama rentang itu pergantian pemimpin, bangun-runtuhnya dinasti penguasa, kekhilafahan yang berserak dan berbagai kerajaan telah berdiri. Para penguasa Islam itu menerapkan sistem politik secara beragam sesuai dengan kondisi lokal—dengan tetap mengacu pada dasar syariat yang mutaghayyirat.

Rasulullah, sebagai penafsir otoritatif atas nash al-Quran menjabarkan bagaimana sistem politik Islam itu dalam lapangan kenegaraan. Ayat-ayat Madaniyyah yang lebih banyak berbicara mengenai mu’âmalah ijtimâ’iyyah menjadi landasan pelaksanaan politik Islam. Titik itu dimulai ketika kaum muslimin yang teraniaya melaksanakan hijrah sebagai konsekuensi kontinuitas risalah Islam. Perpindahan ini, dinamakan al-hijrah dalam bahasa Arab, merupakan titik awal bagi sejarah Islam yang kemu­dian ber­kembang dari sekelompok kecil pengikut menjadi satu bentuk komunitas yang sempurna. Yastrib kemudian ter­kenal sebagai Madînah al-Nabî, atau Kota Nabi, dan hingga se­karang kota ini dinamakan Madinah. Di sinilah, masyarakat (al-ummah) Islam yang pertama terbentuk, yang seterusnya men­jadi model ideal bagi seluruh masyarakat Islam masa-masa selanjutnya.

Rasulullah berposisi selain sebagai nabi yang memiliki otoritas tunggal, juga sebagai pemimpin masyarakatnya sebagai kepala negara. Masa-masa permulaan negara Islam itu, Rasul memerintah dengan menerapkan aturan Islam. Al-Quran dijabarkan secara praktis melalui kebijakan Rasul yang adil dan berlandaskan pada syûrâ—untuk masalah-masalah duniawi. Komponen masyarakat Madinah yang majemuk berhasil disatukan Rasulullah melalui sebuah piagam yang fenomenal, yaitu Piagam Madinah. Dalam piagam itu, diatur mekanisme hubungan yang setara dan adil antara pemeluk Islam, Nasrani, Yahudi dan berbagai suku yang ada di Madinah.

Mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah cukup menarik untuk diperhatikan. Beberapa kali, tercatat bahwa Rasul mengkonsultasikan kebijakannya dengan para sahabat. Pertama dalam strategi menyerang musuh dalam Perang Badar. Rasul mengusulkan agar pasukan maju ke depan karena di mata ada mata air (oase). Saat itu Hubab bin Mundhir mengusulkan agar pasukan Muslim mengisi persediaan air lalu menutup mata air dan mundur ke belakang, sehingga musuh tidak bisa minum.

Kedua, ketika Perjanjian Hudaibiyah. Saat berunding dengan kaum Quraisy, Rasulullah seringkali bersedia mengakomodasi tuntutan musuh. Seumpama dalam pencantuman kalimat, “dengan nama Tuhan yang Mahapengasih dan Mahapenyayang”, pihak musuh (diwakili Suhail bin Amr) menolak dan mengganti dengan kalimat “Dengan nama-Mu ya Tuhan!”.

Misal ketiga adalah saat menyelesaikan persoalan tawanan Perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar tawanan itu dilepaskan dengan tebusan, Umar berkeras ingin membunuh mereka semua sebagai balasan atas tindakan tatkala di Makkah dahulu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Rasul memutuskan untuk melepaskan dengan tebusan sesuai strata sosial tawanan, sedang bagi yang tidak mampu diwajibkan mengajarkan baca tulis pada penduduk Madinah. Ternyata, Allah tidak berkenan, tak lama kemudian, turunlah ayat dalam al-Anfal: 67 yang tidak membenarkan pengambilan tebusan. Dalam hal ini pendapat Umar yang benar. Mekanisme syûrâ ini yang sering dilakukan Rasul bersama sahabat. Seiring dengan itu, infrastruktur Madinah mulai dibenahi.

Pengangkatan Khulafa al-Rasyidin

Sepeninggal Rasul, terjadi peristiwa di Tsaqîfah Banî Sa’îdah—yaitu balai pertemuan milik klan Bani Sa’idah. Pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah diawali dengan proses musyawarah yang cukup sengit. Egoisme kaum Anshâr dan Muhâjirîn mulai muncul yang akhirnya dapat didamaikan oleh Abu Bakar. Mekanisme syûrâ ini menampakkan corak pertama pola suksesi kepemimpinan dalam Islam.

Setelah Abu Bakar wafat, pengangkatan ‘Umar menjadi khalifah adalah melalui penunjukan. Sebelum wafat, Abu Bakar sempat mewasiatkan agar sepeninggalnya, ‘Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Ketika masih sakit menjelang wafat, Abu Bakar mengadakan syûrâ tertutup dengan beberapa sahabat senior, yaitu ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan ‘Utsman bin ‘Affan sebagai representasi kaum Muhâjirîn serta Asid bin Khudair sebagai wakil kaum Anshâr. Wasiat Abu Bakar ditulis oleh ‘Utsman, yang kemudian dibacakan dalam proses pembaiatan Umar secara terbuka di masjid Nabawi.

Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah melalui proses yang agak lain. Ketika itu, dalam sakitnya akibat tikaman senjata Abu Lu’lu’ah orang Persia, Umar membentuk panitia ad hoc sejumlah enam orang sahabat senior. Mereka harus mengadakan syûrâ dan memilih salah satu di antara mereka sendiri. Keenamnya adalah ‘Alî bin Abi Thalib, ‘Utsman bin ‘Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awwam dan Thalhah bin ‘Ubaidillah, serta ‘Abdullah bin ‘Umar—putranya sendiri—tapi tanpa memiliki “hak suara”. Setelah melalui perundingan internal yang agak panas, akhirnya Utsman bin ‘Affan diangkat sebagai khalifah.

Ketika ‘Utsman terbunuh oleh para bughat (pemberontak), kaum muslimin mendesak agar ‘Ali menjadi khalifah. Saat itu, Madinah agak kosong ditinggalkan para sahabat yang banyak berada di wilayah-wilayah taklukan yang baru. Thalhah, Zubair dan Sa’ad—tiga sahabat senior—segera membaiat ‘Ali yang diikuti seluruh penduduk Madinah. Untuk kasus ‘Ali, ternyata pengangkatannya tidak secara bulat disepakati oleh kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan tiga khalifah terdahulu yang—walaupun ada yang menentang—namun mereka tetap tunduk pada keputusan syûrâ.

‘Ali menghadapi Mu’awiyah bin Abu Shofyan yang menolak bai’at. Dua alasan yang dikemukakan Mu’awiyah adalah, pertama ‘Ali harus mempertanggungjawabkan kasus terbunuhnya ‘Utsman—yang masih terhitung saudara satu suku Mu’awiyah. Kedua karena wilayah Islam sudah meluas dan timbul berbagai komunitas Islam di daerah yang baru, maka hak kekhalifahan bukan hanya dimiliki Madinah. Perseteruan ini yang kemudian membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Islam.[5]

Monarki dalam Sejarah Islam

Sistem politik pemerintahan Islam berikutnya bercorak monarki. Kekuasaan diwariskan turun temurun dalam sebuah dinasti. Dinasti pertama yang didirikan Mu’awiyah adalah Dinasti Umayyah (661-750 M). Islam semakin meluaskan kekuasaannya mulai dari Mesir hingga seluruh Afrika Utara, bahkan sampai ke Andalusia atau Spanyol Islam. Itu yang ke arah barat. Di sebelah timur, daerah-daerah di seberang sungai Oxus dan Sungai Yaxartes yang mencakup Bukhara, Samarkhand dan Farghanah juga dikuasai. Ekspedisi juga dikirim ke India dan di sana Islam menguasai Balukhistan dan Sind, bahkan sampai perbatasan Cina.

Wilayah yang sedemikian luas diimbangi dengan sistem pemerintahan yang modern—dalam hal pengelolaan. Pada masa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz—seorang khalifah Bani Umayyah yang dikategorikan sebagai penerus Khilafah Rasyidah—hadits-hadits Rasul mulai dikodifikasi dan dibukukan untuk menjaga keaslian dan otentisitasnya.

Beberapa kebijakan dinasti Umaiyyah yang patut dicatat adalah: (1) ditetapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara oleh khalifah ‘Abdul Malik, yang kemudian menjadi bahasa ilmiah. (2) menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi. (3) penyeberangan ke Andalusia oleh Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair melalui selat Gibraltar pada tahun 711 M, serta Muhammad bin Qasim membawa Islam sampai di lembah Indus pada tahun berikutnya[6].

Penguasa dunia Islam berikutnya adalah dinasti Abbasiyyah (750-1258 M). Kelahirannya merupakan sebuah revolusi, ketika Abdullah ibn Haritsah yang dijuluki al-Saffah merebut kekuasaan Umayyah dan membangun imperium baru. Jika Umayyah menggunakan sistem monarki, maka Abbasiyyah tidak jauh berbeda, hanya lebih menekankan pada egalitarianisme, yaitu kesetaraan antara Arab dan ‘Ajam (non-Arab) serta memberikan otonomi luas.

Beberapa hal yang dilakukan Abbasiyah yang cukup signifikan adalah: (1) menampilkan diri sebagi pelindung agama. Khalifah adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi, mereka menggunakan gelar agamis seperti: al-Hadi, al-Rasyid, al-Ma’mun, al-Amin, dsb. (2) Islam mengajarkan persamaan, tiada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Hal ini dibuktikan antara lain adanya fakta bahwa yang menjadi tulang punggung negara dan wazir adalah orang Persia dari keluarga Barmaki. (3) Abbasiyyah menghentikan perluasan wilayah. Otonomi daerah semakin diperbesar, yang bisa dikatakan “federasi negara muslim.” Mulailah dikenal istilah Malik dan Sultan sebagai penguasa yang dilantik oleh Khalifah. (4) al-Ma’mun menjadikan pemikiran Mu’tazilah sebagai mazhab negara. Hal ini berimplikasi luas, yaitu proses masuknya pemikiran intelektual Yunani ke dalam dunia Islam. Disinilah dimulai kebangkitan peradaban dan intelektual Islam, sehingga dunia Barat belajar banyak dari Islam.[7]

Dua dinasti awal itu mampu memperluas Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Sistem pemerintahan yang digunakan setiap khalifah berbeda. Kebijakan mereka menentukan arah bagi perkembangan dinastinya. Ada yang berhasil mengangkat, namun ada pula khalifah yang tidak mampu memimpin dengan baik. Sistem politik tetap monarki dan feodal.

Setelah runtuhnya Abbasiyyah—faktor keruntuhan dinasti, baik internal maupun eksternal—banyak bermunculan dinasti-dinasti kecil di tingkat lokal. Sampai saat kemunculan tiga dinasti besar, yaitu Mughal di India, Safawi di Iran dan Utsmani di Turki.[8] Dinasti Mughal (1526-1857 M) di India menorehkan sejarah penting pada pemerintahan Akbar Agung, corak pemerintahannya adalah militeristik dan sempat membuat kebijakan pluralis yang disebut Din-i-Ilahi. Dinasti Safawi (1501-1732 M) menguasai Iran setelah beberapa dinasti kecil sebelumnya. Dinasti ini bercorak teokratik, para penguasanya mengaku sebagai keturunan ‘Ali, titisan Imam Syiah, bahkan Sultan Ismail I mengaku sebagai penjelmaan Tuhan. Safawi, akhirnya runtuh oleh modernisme.

Kekhilafahan yang besar dan terakhir kali terhapus di muka bumi adalah Turki Utsmani (1300-1922 M)[9]. Sistem politiknya sama dengan pendahulunya, yaitu monarki. Sebagai institusi pemerintahan umat Islam sedunia, keberadaannya cukup signifikan. Kekhilafahan Turki Utsmani ini diruntuhkan oleh Mustafa Kamal, seorang penggerak Turki Muda yang menginginkan modernisasi—atau tepatnya westernisasi—Turki secara total. Terbukti saat kekuasaan di tangannya, Turki dirubah secara total menjadi sebuah negara kecil yang melarang dijalankannya hukum Islam—bahkan adzan-pun harus berbahasa Turki.

Setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmani, praktis tidak ada lembaga resmi yang mempraktekkan sistem pemerintahan Islam di muka bumi. Umat Islam terfragmentasi dalam berbagai bentuk negara, yang dibatasi wilayah, etnis, bahasa dan ikatan-ikatan simbolis lainnya. Nampaknya, modernisme menggilas kaum muslimin secara total. Kondisi ini masih diperparah dengan keadaan umat Islam yang secara umum berada dalam kondisi keterbelakangan: teknologi, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai persoalan itu menuntut penyelesaian demi kebangkitan umat secara tajarrud (bertahap) dan kontinyu.

Islam dan Demokrasi

Kondisi dunia saat ini mengagungkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang paling baik dan memungkinkan untuk dipakai di seluruh negara di muka bumi. Sementara itu, beberapa kalangan menganggap demokrasi berbeda secara diametral dengan konsep Islam. Selain itu, terdapat juga yang berpendapat bahwa Islam compatible dengan demokrasi.

Dhiya’uddin ar-Rais, seorang pakar politik Islam mengungkapkan,

Terdapat beberapa persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi. Namun, perbedaannya lebih banyak. Persamaannya menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat (rakyat) dan penguasa serta tanggungjawab pemerintahan.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln: dari, oleh, dan untuk rakyat, pengertian itupun ada dalam sistem negara Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Jika dimaksud demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misal: asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapatkan pekerjaan). Semua itu telah dijamin dalam Islam.

Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itupun ada dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan undang-undang atau hukum didasarkan pada al-Quran, Hadits, ijma’ atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya dan terikat dengan UU[10].

Sementara dalam hal perbedaan Islam dengan demokrasi, ar-Rais memberikan tiga hal mendasar. Pertama, dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi “bangsa” atau “umat” dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut Islam, “umat” tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapapun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional.

Kedua, tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan rakyat atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi Islam—selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi)—mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.

Ketiga, kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Namun dalam lslam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syarî’at sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan-batasan syarî’at, al-Quran dan al-Sunnah, tanpa mendapat sanksi.

Menurut Islam, kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa karena Islam tidak sama dengan paham otokrasi. Kekuasaan bukan pula di tangan tokoh-tokoh agamanya karena Islam bukanlah teokrasi[11]. Begitupun, kekuasaan tidak di tangan UU karena Islam bukan nomokrasi. Juga tidak di tangan umat Islam, karena Islam berbeda dari demokrasi yang sempit. Jawabannya, kekuasaan tertinggi dalam Islam sangat nyata sebagai perpaduan dua hal, yaitu umat dan undang-undang atau syarî’at Islam. Jadi, syarî’at adalah kekuasaan tertinggi.

Jika harus memakai istilah demokrasi—tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya—sistem itu dapat disebut sebagai demokrasi yang manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, sekaligus material. Boleh juga disebut demokrasi Islam atau dalam bahasa Abul A’la al-Maududi—ulama Pakistan dan pendiri Jama’at-i-Islami—disebut sebagai teo-demokrasi.

Sementara itu, menurut Amien Rais, seperti yang telah dikutip Anders Uhlin dalam buku Oposisi Berserak, ada 5 prinsip demokrasi dalam Islam yakni: Pertama, pemerintahan harus dilandaskan pada keadilan. Kedua, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip syûrâ atau musyawarah. Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak membedakan orang atas dasar gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang sejarah, sosial atau ekonomi dan lain-lain. Keempat, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan berfikir, berpendapat, pers, beragama, kebebasan dari rasa takut, hak untuk hidup dan mengadakan gerakan. Kelima, pertanggungjawaban para pemimpin kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka. Semua ini, menurut Amien Rais tidak lepas dari check and balance sebagai kontrol rakyat terhadap para pemimpin mereka. Prinsip-prinsip Islam semisal shadâqah, zakat, dan pembelaan terhadap orang-orang miskin dan tertindas merupakan salah satu acuan pemikiran tersendiri yang tak lepas dari pemikiran sosial demokrasi

Demokrasi seperti itulah yang harus kita fahami bersama. Sebagaimana pandangan Makmun Hudhaiby—Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin setelah Musthafa Masyhur,

Jika demokrasi berarti berarti rakyatmenentukan siapa yang akan memimpin mereka, Ikhwan menerima demokrasi. Namun jika demokrasi berarti rakyat dapat mengubah hukum-hukum Allah dan mengikuti pendapat mereka, Ikhwan menolak demokrasi. Ikhwan hanya mau terlibat dalam sistem yang memungkinkan syarî’at Islam diberlakukan dan kemungkaran dihapuskan. Menolong, meskipun sedikit, masih lebih baik daripada tidak menolong. Mengenai kebebasan individu, Ikhwan menerima kebebasan individu dalam batas-batas yang dibolehkan Islam. Namun, kebebasan individu yang menjadikan muslimah memakai pakaian pendek, minim dan atau seperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan toleran dengan hal itu.[12][]


[1] Dalam menunaikan tugas dakwah, ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dan ditempuh. Syeikh Musthafa Masyhur (Mursyid ‘Am Kelima Ikhwanul Muslimin) dalam buku Thariq al-Da’wah menyebutkan tiga tahapan [marhalah] dakwah yang harus dilalui. Pertama, ta’rif [penerangan/propaganda], yaitu memperkenalkan, menggambarkan ide dan menyampaikannya kepada khalayak ramai di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, takwin [pembinaan/pembentukan], yaitu tahap pembentukan, pemilihan pendukung dakwah, menyiapkan mujâhid dakwah serta mendidiknya. Ketiga, tanfidz [pelaksanaan], yaitu tahap beramal, berusaha dan bergerak guna mencapai tujuan.

[2] Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam, terj. Rofi’ Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm xv.

[3] Yusuf al-Qardhawy, Fiqh Daulah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm 265.

[4] Ibid, hlm. 262.

[5] Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 21-28.

[6] Nourouzzaman Shiddiqi, Tamaddun Muslim, Bunga Rampai Kebudayaan Muslim (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) hlm.133.

[7] Harun Nasution, Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 101-102.

[8] Siti Maryam (ed.), Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern (Yogyakarta: Jur. SPI Fak Adab & LESFI, 2003).

[9] Penjelasan komprehensif mengenai sejarah Turki lihat Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki (Jakarta: Logos, 1997).

[10] Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani (Bandung: Mizan, 1996), hlm 196-198.

[11] Sejarah gereja memperlihatkan hal ini. Negara-negara Eropa dahulu adalah penganut paham teokrasi di mana tokoh gereja adalah penentu kebijakan, bahkan para penguasa menganggap keputusan mereka adalah keputusan Tuhan. Namun Islam tidak demikian. Meski para Khulafa al-Rasyidin adalah para fuqaha dan matang dalam ilmu diniyyah, mereka tidak menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Keputusan mereka selalu diambil melalui syûrâ.

[12] Majalah Ishlah edisi 67/Th. IV/1996, hlm. 24, kolom 2-3.

20 Juni 2009 - Posted by | Artikel

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: