Zaki Permana's Blog

Articles, Poem, Download, and Others…

Kajian terhadap buku siyasah syar’iyah

Struktur Gagasan ibnu taimiyah dalam Siyasah Syar’iyah

Oleh : Zaki Permana

Siyasah syar’iyah sesungguhnya merupakan bagian dari manhajiah (metode) dakwah yang turut menjaga hukum kreasi manusia untuk tetap selaras dengan hukum asli ciptaan Allah SWT. Ia merupakan sistematisasi dari kerangka hukum agung asli yang azali. Dan ia merupakan tafsiran cerdas manusia terhadap rambu-rambu ilahiyah tentang bagaimana mengelola sebuah amanah besar dari Allah SWT untuk manusia. Yakni bagaimana mengelola Bumi dan segala isinya dengan adil dan membahagiakan bagi penghuninya. Buku tersebut mengungkapkan ide islam tentang cara ideal untuk mengatur bumi, manusia, dan kepemimpinan agar dapat menebarkan keadilan dan menumbuh kembangkan rahmat bagi seluruh semesta raya. Bukan hanya sekedar menguasai, namun sejatinya untuk mengelola. Bukan menekan perbedaan, namun mengharmoniskan segala. Dan bukan untuk memaksakan, namun untuk memberi penyadaran.

2

Ya, Ibnu Taimiyah bukan sedang mengarang metode baru yang lalu di klaim bahwa metode tersebut adalah idenya, akan tetapi ia hanya menafsirkan, merangkai dan mensistematisasi apa yang telah Allah SWT perintahkan dalam Qur’an dan apa yang telah Rosulullah contohkan dalam as-Sunnahnya untuk menjadi sebuah narasi besar tentang bagaimana seharusnya kita, ummat islam, mengelola amanah berupa Alam raya ini. Tinggal kemudian ia menyesuaikan gagasan tadi dengan kondisi zamannya dengan tentu saja tetap mengacu kepada Qur’an dan Sunnah. Oleh sebab itu, kajian tehadap buku ini diharapkan juga dapat men-create atau paling tidak menyempurnakan sebuah metode aplikatif dalam pengelolaan Negara dan permasalan keummatan di masa-masa mendatang. Baik dalam lingkup nasional maupun Global.

Oleh itu, perbedaan mendasar Siyasah Syra’iyah ini dengan Siyasah manusia adalah pada nilai pijakannya. Siyasah Syar’iyah lahir dari sebuah kajian mendalam terhadap ide Maha sempurna Tuhan untuk di ejawantahkan pada kemanusiaan. Ia murni menyandarkan seluruh bangunan idenya terhadap apa yang telah Allah SWT wahyukan dalam al Qur’an dan as-sunnah, sehingga bila sedikit saja ia melenceng dari nilai dan garis ketentuan Tuhan. Maka hilang pulalah gelarnya sebagai siyasah syar’iyah. Berganti menjadi sekedar produk manusia yang selalu saja terdapat alpa pada setiap sisi sudutnya.

Ibnu Taimiyah menulis buku tersebut menggunakan metodologi penulisan yang sistematis dan di beberapa sisi cukup mendetail. Ia menterjemahkan beberapa tahapan bagi ummat untuk memperhatikan persoalan siyasah menjadi beberapa bagian, bukan untuk mengesankan mana yang lebih penting, akan tetapi lebih kepada menciptakan sebuah kesan bahwa tahap kedua tidak dapat diraih tanpa melalui tahapan sebelumnya.

Di awal kajian, buku tersebut membedah perkara pengelolaan negara, ini merupakan sebuah bentuk ekspresi Ibnu Taimiyah yang ingin mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa sebelum berbicara panjang lebar mengenai kepemimpinan dan ummat yang dipimpin beserta serangkaian mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikutinya. Maka sebaiknya kita berbicara tentang dimana kepemimpinan dan yang dipimpin itu berada, yakni wilayah teritori jelas yang kemudian disebut sebagai Negara. Ini sama dengan analogy, mari kita bicara bagaimana cara berangkat ke bulan dahulu, sebelum kita bicara bagaimana tatacara sholat di bulan.

Artinya, dalam membahas kepemimpinan dan bagaimana mengelola Negara, negaranya haruslah terlebih dahulu ada. Kecuali tentunya untuk kajian ilmu. Jika Negara tidak ada, maka salah satu hal utama yang wajib dikerjakan oleh ummat islam adalah membetuk Negara yang siap menerima islam sebagai system kelolanya. Akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak membicarakan pentingnya Negara bagaimana strategi syar’iyah untuk memperolehnya. Dan jika Negara telah ada, maka kita bicara pada tahapan selanjutnya.

Tahapan selanjutnya setelah Negara ada, ada proyek aplikasi nilai Siyasah yang syar’iyah tadi dan yang pertamakali adalah para pengelola Negara atau Walayat. Sebab ketika kita berbicara tentang pelaksanaan sekian banyak program pemerataan keadilan dan distribusi rahmat bagi semua, serta tegaknya prinsip-prinsip agama dengan baik dan maksimal oleh Negara maka yang pertama kali harus kita bahas tuntas adalah tentang  pengelola negara, dan criteria terbaik apa yang paling dibutuhkan oleh para pengelola tersebut.

Pertama,  bagaimana mencari pemimpin ideal bagi ummat.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa permasalahan walayat ini bukanlah permasalahan kecil yang dengan seenaknya dapat dirumuskan melalui system seadanya melalui pemungutan suara sebagaimana lazimnya Demokrasi dunia dewasa ini. Islam mengatur tatacara bagaimana menentukan walayat yang ideal bagi bangsa dan negara, yakni dengan memperhatikan kualitas kepemimpinan, ukuran kemampuan (capability) seorang walayat haruslah menjadi sebuah prioritas dalam menentukan siapa pemimpin berikutnya, siapa pengelola negara berikutnya dan seterusnya. Kriteria ini bukan di dasarkan para ukuran kebendaan duniawi semata, persoalan kapabilitas ini tidak berhenti pada sekedar seberapa cakap seseorang mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar pada seberapa piawai seorang pemimpin menjauhkan negaranya dari resesi ekonomi dan urusan materi lainya. Melainkan juga pada seberapa bagus integritas dirinya dihadapan masyarakat umum dan Tuhan. seberapa tunduk dirinya kepada Tuhannya, Allah SWT.

Karena salah satu alat yang paling sederhana untuk mengukur kadar ketinggian moral dan integritas seseorang adalah dengan agamanya. Semakin beragama seseorang, maka kadar integritasnya akan otomatis semakin meninggi pula. Sehingga, jika demikian ummat bukan hanya memperoleh seorang sultan, presiden, raja atau apapun itu yang berkaitan dengan panggilan pemimpin Negara, namun juga sekaligus sebagai pemimpin agama. Yang akan membebaskan problem materiil rakyatnya dengan tidak meninggalkan atau bahkan turut juga memperkuat perkara imateriil di dalamnya. Inilah perkara kepemimpinan yang paling penting dalam islam. Yakni kapabilitas dan integritas. Kecakapan memimpin dan kekuatan moral yang berkharisma. Dan ini harus jelas Nampak benar di muka ummat, riil terbukti bukan hanya sekedar perkiraan.

Pertanyaannya  adalah, bagaimana jika pemimpin yang sedemikian ada lebih dari beberapa orang, maka bagaimana menentukan pemimpin ideal bagi sebuah entitas masyarakat Negara. Maka menurut Ibnu taimiyah, perkara berikutnya yang juga perlu ditambahkan adalah persoalan ekseptabilitas, atau keberterimaan public terhadap sosoknya. Jika semua criteria diatas telah dimiliki oleh beberapa orang calon walayat yang didukung untuk menjadi pemimpin ummat. Barulah ekseptabilitas menjadi pertimbangan selanjutnya. Sebab semakin diterima sosok pemimpin untuk mengelola Negara, maka akan semakin kecil pulalah potensi konflik yang dapat ditimbulkan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika ternyata sosok ideal diatas ternyata tidak ditemukan. Meskipun jujur bagi saya alasan ini agak sukar untuk menjadi mungkin, sebab kita sedang bicara suatu Negara bukan suatu kelas yang penhuninya hanya 50 orang, kita bicara tentang satu diatara berjuta orang, masa tidak ada. Namun okelah, jika sosok ideal diatas tidak ditemukan maka strategi alternatifnya adalah, tetap memilih pemimpin seadanya dengan memperhatikan dan menimbang dengan serius persoalan manfaat dan mudhorot-nya bagi masyarakat. Dan dalam kaidah fiqh, lebih utama menghindari mudhorot ketimbang mencari manfaat. Pilihlah pemimpin yang paling minim mudhorotnya, baru kemudian di carilah manfaatnya.

Kedua, yang di kelola

Setelah menentukan pengelola, maka sekarang adalah tiba giliran apa yang akan dikelola.

Dalam konteks kenegaraan pengelolaan sebenarnya adalah pada distribusi harta negara untuk kepentingan ummat, bagaimana agar kemudian distribusi harta negara tersebut dapat memberikan efek baik bagi rakyatnya secara adil. Dengan mengedepankan sistem keadilan distributif, sejauh apa peran yang diberikan bagi negara maka itulah ukuran besar kecilnya prioritas pembagian harta. Dalam wilayah pengelolaan harta rampasan perang misalnya, Ibnu Tamiyah mengutip teori Umar Bin Khottob yang membaginya dalam 4 kelompok, yang pertama adalah kelompok yang berjihad dalam barisan-barisan terdepan untuk memuliakan kalimatullah di bumi, ketika ghonimah itu telah mereka dpatkan maka jelaslah hak mereka untuk mendapatkan harta tersebut lebih besar daripada mereka yang tidak berperang dijalan Allah.

Yang kedua adalah mereka yang mengelola negara, mereka adalah orang-orang yang memastikan bahwa sistem tatakelola negara dapat berjalan dengan baik dan adil, atas peranan yang besar inilah mereka berhak atas distribusi negara. Ibarat sebuah kendaraan mereka adalah orang-orang yang memastikan bahwa kendaraan tersebut akan dapat melaju atau tidak, dan memiliki arah yang benar atau tidak.

Ketiga adalah mereka yang mendapat tugas-tugas khusus dari negara, seperti intelegen, spionase dan lain sebagainya. mereka sangat berjasa bagi negara, merekalah yang akan dapat menentukan keberhasilan atau kemunduran, serta keamanan sebuah negara.

Baru golongan ke empat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Urutan ini menjadi sangat penting dan tetap harus demikian, karena itulah yang menjamin bahwa keberlanjutan perjuangan untuk membesarkan dan mempertahankan kedaulaatan sebuah negara akan tetap berlangsung.

Kajian berikutnya yang dibedah oleh Ibnu Taimiyyah adalah perkara yang sebenarnya menjadi awal mula kenapa negara perlu ada dengan sekian banyak struktur-struktur di dalamnya. Yakni, atas kesadaran bahwa mengelola bumi adalah tanggung jawab manusia yang telah di berikan kepada Allah, adapun terkait dengan keteraturan dan keseimbangan yang tercipta setelah aturan Allah ditetapkan itu mawujud, maka itu adalah hikmah yang muncul bukan sebagai tujuan yang utama. Dalam bab kkedua ini Ibnu Taimiyyah mengingatkan kepada manusia, baik pengelola negara atau ummat secara keseluruhan, bahwa negara ada untuk menerapkan syariat-syariat Allah, atau hukum-hukum Allah dan untuk menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah. Inilah yang menjadi batasan-batasan kebenaran pengelolaan negara, ini pulalah yang menjadi perhatian utama pengelolaan negara. Yakni mengelola negara/ dunia dengan kehendak Allah, bagaimana kehendak Allah ketika ada pelanggaran terhadap syariat oleh manusia, apa hukumannya dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada sebelum sampai kepada eksekusi terhadap hukuman tersebut. hukum dan hak Allah ini pulalah yang kemudian menjadi sesuatu yang membatasi kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan negara, memang metodhe memperolah kemajuan itu adalah bebas dan memang banyak cara menujunya, akan tetapi cara seperti apa yang boleh kita gunakan, maka referensi tentang itu adalah ucapan-ucapan Allah, baik dalam Al-Qur’an dan atau ucapan dari lisan Nabi-Nya.

Ketiga adalah perkara tentang prioritas yang harus ditunaikan setelah menunaikan hak Allah dengan baik. Yakni penunaian hak manusia dengan adil oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Ada enam hak substansial manusia yang haus ditunaikan dengan dan walayat harus memberikan perhatian penuh untuk dapat menegakannya, yang pertama adalah jiwa, tidak berhak seseorang membunuh sesamanya kecuali dengan alasan yang dibenarkan, siapa yang membenarkan, dalam hal ini yang berhak memberikan alasan untuk dapat menghilangkan jiwa seseorang adalah yang ada di prioritas perhatian utama kita tadi, yakni Allah, dikembalikan kepada bagaimana Allah mengaturnya.

Kedua adalah Luka, tidak berhak seseorang manusia melukai sesesamanya kecuali atas dasar dail yang menyertainya. Jika melanggar maka ketentuan hukumannya di kembalikan padda aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Ketiga adalah kehormatan yang harus ditunaikan haknya dengan cara tidak melukainya, keempat adalah hak manusia terhadap tuduhan baik ketika dalam posisi menuduh maupun dituduh dan apa hukumannya jika ia ternyata menyampaikan tuduhan palsu, kelima hak dan kewajiban suami atas istrinya dan istri atas suaminya, keenam adalah hak-hak yang berkaitan dengan masalah properti.

Ini adalah hak-hak manusia yang harus ditunaikan oleh walayat dan seluruh ummat dalam sebuah kesatuan negara, tanpa terkecuali. Karena demi menjaga keseimbangan keteraturan bumi dan untuk mewujudkan tugas manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kemudian dalam bab yang sama Ibnu Taimiyah merumuskan tantang bagaimana prinsip yang dipegang pengelolaan negara itu, terkait dengan metode pengambilan keputusan akan sebuah negara maka Islam mengaturnya dengan menerapkan sistem musyawarah untuk mufakat. Setiap pemimpin tidak bisa lepas dari hal ini dikarenakan ini adalah perintah langsing Allah kepada seluruh Nabi-Nabi-Nya untuk diteruskan sebagai panduan resmi pemerintahan manusia.

Baru kemudian sebagai penutup Imam Ibnu Taimiyah memberi sebuah kesimpulan yang cantik dengan mengingatkan kita semua bahwa segala konsepan-konsepan tersebut hanya bisa dijalankan dengan imarah, dengan kepemimpinan ummat, berlepas dari hal itu memanglah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin tentunya.

Kajian sistematis inilah yang seharus nya dapat memberikan sebuah orentasi kepada kita bagaimana seharusnya kita berpolitik dan untuk apa politik itu kita lakukan, dan dengan cara apa kita bermain di dalam politik.

18 Juni 2009 - Posted by | Artikel

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: