Zaki Permana's Blog

Articles, Poem, Download, and Others…

Pengantar Politik Islam

Oleh: Zaki Permana

“…tidak sempurna keislaman seseorang sebelum ia menjadi politisi”

(Imam Syâhid Hasan Al-Banna)

2285873903_b901713efd_mPolitik termasuk salah satu kata yang paling banyak dibicarakan masyarakat. Biasanya mereka mengartikan politik sebatas hal-hal yang menjadi urusan partai politik, masalah yang dihadapi para tokoh politik, dan segala hal yang bertalian dengan Pemilu dan pemberian suara, dst. Realitanya memang menunjukkan bahwa semua itu adalah aktivitas politik yang termasuk dalam kandungan makna kata politik.

Definisi kata ini beraneka ragam sesuai dengan karakter masing-masing pemikir dan masyarakatnya. Sebagian masyarakat Barat mendefinisikan politik sebagai “seni mengatur negara”. Kata politik juga digunakan untuk memaknai hubungan antar-negara. Menurut Joyce Mitchel, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Sedang menurut Karl W. Deutch, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana publik. Sehingga kekuatan (seharusnya) bukan menjadi tujuan dari politik melainkan alat untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ditinjau dari keberadaannya sebagai tugas para tokoh kekuasaan, politik adalah kehati-hatian (al-haithah), yakni memperhatikan berbagai kemungkinan yang ada sekarang dan merefleksikan untuk masa yang akan datang sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Atau disebut juga seni kemungkinan (fan al-mumkin). Aktivis di bidang ini disebut politikus. Adapun Malik bin Nabi membawa konsepsi politik kepada pengertian yang lebih luas dan bersentuhan dengan berbagai persoalan ummat. Artinya politik pada akhirnya adalah “penciptaan kultur” (shana’ah al-tsaqafah).

Politik adalah “kita melihat bagaimana kondisi tempat hidup ini mengalami perubahan”. Dengan kata lain, ilmu politik sendiri adalah ilmu mengubah realitas sosial. Politik berarti bahwa kita menciptakan perubahan tersebut untuk mereka—ummat—dan menjadikan mereka bisa melakukan perubahan tersebut untuk diri mereka sendiri. Baik lelaki maupun kaum Hawa.

 

Akidah, Dakwah dan Aktivitas Politik

Sebagian orang mengatakan bahwa antara agama dan politik tidak dapat disatukan, atau bahkan tidak pernah ada titik temu antara agama dan politik. Bagi mereka, agama adalah persoalan sakral dan politik adalah masalah profan. Antara yang sakral dan profan tidak pernah bisa disatukan. Sakral (sacred) akan berkenaan dengan hal-hal yang suci, terpelihara, bersih, jauh dari dosa dan ukhrowi, sementara yang profan selalu berhubungan dengan duniawi, penuh intrik, kotor dan tidak agamis. Mana mungkin, agama yang suci akan dipolitisir—yang itu penuh rekayasa dan kebohongan serta membawa kepentingan kelompok tertentu?[1]

Pandangan seperti ini, berangkat dari pemahaman yang salah sebagaimana politik yang dipraktekkan selama ini. Paradigma tentang politik yang salah akan membawa kesimpulan yang salah pula tentang hubungan antara agama dan politik. Di titik inilah kita perlu merubah cara pandang kita terhadap politik dengan memposisikannya bukan sebagai tujuan namun sebagai sarana—sebagaimana pengertian asalnya.

Dengan gamblang, Imam Syahid Hasan Al-Banna mengaitkan antara akidah dan aktivitas politik. Ia berkata, “sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya.” Selanjutnya ia mengatakan, “sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya…”.[2]

Dengan demikian, berbagai definisi yang ada—yang hanya berkisar pada partai, dan perebutan kekuasaan—hanyalah segmen kecil dari politik. Al-Banna telah memberikan definisi menyeluruh yang menyatukan aktivitas kekuasaan, partai-partai dan masyarakatnya sekaligus.

Dalam kaitannya dengan dakwah, politik (siyasah) adalah sebagai alat (wasilah). Makna da’wah secara bahasa (lughowiy) adalah an tumilasy-syai-a ilaika (usahamu untuk mencenderungkan, mencondongkan atau menarik sesuatu kepadamu), sedangkan siyasah adalah al-qiyamu ‘alasay-syai-i bima yushlihuhu (menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu itu). Sehingga hubungan antara siyasah dan da’wah adalah hubungan antara cara dan sasaran (wasilah wa al-hadaf). Disnilah muncul istilah siyasah al-da’wah yang berarti al-istighlal ‘ala amtsal lajami’i mashadir al-quwwah fi tahqiqi ahdaf al-da’wah (upaya pendayagunaan berbagai sumber kekuatan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan dakwah).

Dalam kerangka pandang ini, perjuangan Islam—dimaknai sebagai dakwah[3]—harus mengambil pola struktural. Karena alat pengambilan kebijakan berangkat dari logika politik. Terlebih mengingat pesan Imam ‘Ali ra, bahwa “kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.”

 

Memaknai Kesadaran Politik

Banyak definisi tentang kesadaran politik. Tak diragukan lagi bahwa kesadaran di sini merupakan sejenis pengetahuan atau informasi. Dr. Ali Syari’ati berpendapat bahwa kesadaran itu tampak jelas dalam bentuk keimanan, ideologi dan perilaku orang yang mencari prinsip, berjuang mendorong manusia (individu maupun kelompok) untuk berubah. Manusia yang sadar, menurut Syari’ati, adalah manusia yang memiliki pandangan ideologi yang kritis, rasa keterikatan dengan masyarakat tertentu, dan mengenal kondisi jama’ah (komunitas ) tersebut.

Manusia yang memiliki rasa tanggung jawab individu dalam menghadapi problematikanya, diformat karakternya oleh perasaan kolektif dan partisipatif dalam perjalanan dan pekerjaan masyarakatnya. Ia juga relevan dengan suatu masyarakat yang menginginkan kebangkitan.

Menurut konsepsi jama’ah Ikhwanul Muslimin, kesadaran politik adalah “pandangan universal yang mencakup wawasan politik, nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi dan problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberi keputusan, dan menetukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka mengubah atau mengembangkannya.”

 

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya sesorang dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberikan andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Peran ini memiliki kelebihan dibanding sekedar kemauan.

Dr. kamal al-Manufi mendefinisikan partisipasi politik sebagai” hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak bersuara atau pencalonan untuk lembaga-lembag yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain, atau bergabung dengan organisasi mediator.

Hal itu dilakukan melalui kegiatan politik secara langsung, misalnya pencalonan diri dalam Pemilu, kampanye politik, demonstrasi, diskusi problematika umum atau bergabung dengan parpol. Juga dapat melalui kegiatan politik tak langsung semisal membaca koran politik agar dapat menyikapi  persoalan publik walaupun tidak berpengaruh terhadap putusan negara.

Urgensi partisipasi politik. Pertumbuhan demokrasi—dengan formatnya yang benar—sangat bergantung kepada sejauhmana keikutsertaan anggota masyarakat secara aktif dalam menentukan dan merealisasikan tujuan-tujuan politik. Yakni tergantung kepada kesempatan berpartisipasi yang diberikan kepada mereka, dan bahkan dijadikan sebagai hak yang dapat dinikmati seluruh warga negara. Dengan kata lan, partisipasi politik adalah cara efektif untuk “menikmati demokrasi”

Di samping itu, ia juga merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggungjawab pada diri penguasa maupun rakyat, dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.

Tingkat partisipasi politik. Klasifikasi partisipasi politik terbagi menjadi dua; pertama, partisipan atau orang yang aktif berpolitik baik secara langsung maupun tidak. Kedua, non partisan, yakni orang yang memang tidak berusaha memberi andil, seperti Golput dalam sebuah Pemilu—walaupun hakekatnya mereka juga punya pilihan yaitu “pilihan untuk tidak memilih”. Selain itu ditemukan orang yang meremehkan politik, ketidakpedulian politik, bahkan keterasingan politik (political alienasi).

 

Ideologi Islam

Menurut Frans Magnis Suseno,[4] ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut.

Muhammad Ismail[5] menyatakan bahwa ideologi (mabda’) merupakan ‘aqidah ‘aqliyyah yanbatsiqu ‘anha an nidzam, yang berarti: seperangkat kaidah berfikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan (nizham). Menurut definisi ini, nampak bahwa sesuatu disebut ideologi bila memiliki dua syarat, yaitu memiliki ‘aqidah ‘aqliyyah sebagai fikrah (ide) dan memiliki sistem (aturan) sebagai thariqah (metode penerapan).

Muatan Kepribadian Politik Islam

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Hal itu mencakup berbagai dimensi, diantaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia politik, berbagai pandangan—baik positif maupun negatif—yang merumuskan hubungan indvidu dengan simbol-simbol politik, berbagai contoh loyalitas, orientasi ideologis, dan penilaian terhadap masalah politik serta sikap seorang individu terhadap dunia politik. Aspek-aspek ini diperoleh indvidu melalui proses sosialisasi politik.

Muatan kepribadian politik meliputi anasir kultural yang memiliki kandungan politis, yang bekerja untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik di tengah masyarakat. Nilai dan keyakinan dasar ini meliputi prinsip :

  1. Agama adalah syarat bagi kebangkitan masyarakat. Di wilayah inilah, Islam berposisi sebagai ideologi hidup seorang muslim. Arus ini memahami agama Islam bukan sekedar sebagai keyakinan agama (aqidah diniyyah), tetapi ia adalah aturan sosial (qanuun ijtima’iyyah), petunjuk spiritual (hidayah ruuhiyah) dan ikatan sosial politik (rabithah ijtima’iyah siyasiyah).
  2. Pembebasan akal dari belenggu kejumudan dan warisan keterbelakangan. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam berdiri di atas tauhid dan dibangun di atas dalil, pandangan akal, tanggungjawab individu, ijtihad, penekanan kebebasan dan kemerdekaan akal. Islam menolak taklid dan kejumudan, bahkan mengajak akal untuk selalu mengkaji dan mempertimbangkan. Menegaskan bahwa agama dan ilmu itu bersaudara.
  3. Permusyawaratan (syura). Ummat sebagai sumber kekuasaan dan penolakan despotisme. Ummatlah yang memilih pemimpin, yang bertanggungjawab untuk mengawasinya, dan juga punya hak untuk menurunkannya. Keharusan untuk membebaskan diri dari despotisme, mewujudkan kebebasan dan syura, serta keharusan menegakkan sistem yang representatif dan konstitusional.
  4. Komitmen terhadap moralitas politik. Moral adalah pengarah dan rambu-rambu bagi hubungan antara individu dengan Tuhannya, diri, keluarga, rakyat dan negara, dan dengan alam keseluruhan. Karena itu nilai-nilai bersifat tetap, tidak berubah ketika fenomena nyata mengalami perubahan. Hingga terwujudnya manna’ah (kekebalan) moral yang kuat akibat “benar ideologinya” (salim al-aqidah). Politik dan moral tidak dapat dipisahkan. Suara dalam Pemilu, misalnya, merupakan kesaksian yang setiap orang  akan bertanggungjawab atasnya. Karena itu, setiap orang harus mengendalikan hati dan fikirannya untuk tidak menghujat, mencela dan mengadu domba, dalam pelaksanaan pemilu. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan: “Tidak ada kebaikan dalam politik bila tidak disertai dangan pemahaman agama dan sikap wara’ (hati-hati terhadap maksiat.)”.

 

dbf


[1] Pandangan seperti ini banyak dikemukakan oleh para liberalis yang sudah merasa phobi dengan Islam politik. Islam politik, bagi mereka, adalah ancaman baru bagi kehidupan beragama dan berbangsa.

[2] Disampaikan oleh Imam Syahid hasan al-Banna dalam Muktamar Mahasiswa Ikhwanul Muslimin pada bulan Muharram 1357 H. Lihat dalam Hasan al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2, terj. Wahid Ahmadi, dkk (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm. 71-92.

[3] Dalam menunaikan tugas dakwah, ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dan ditempuh. Syeikh Mustafa Masyhur (Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin kelima) dalam bukunya Thariq al-Da’wah menyebutkan tiga tahapan [marhalah] dakwah yang harus dilalui. Pertama, ta’rif [penerangan/propaganda], yaitu memperkenalkan, menggambarkan ide dan menyampaikannya kepada khalayak ramai di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, takwin [pembinaan/pembentukan], yaitu tahap pembentukan, pemilihan pendukung dakwah, menyiapkan mujahid dakwah serta mendidiknya. Ketiga, tanfidz [pelaksanaan], yaitu tahap beramal, berusaha dan bergerak guna mencapai tujuan.

[4] Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 230.

[5] Muhammad Ismail, Bunga Rampai Pemikiran Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998).

20 Juni 2009 - Posted by | Artikel

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: